Drama OTT Koltim, Sahroni Menyentil, KPK Membantah

Karikatur: Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menuding operasi tangkap tangan KPK hanyalah lakon politik. KPK membalas, tidak ada drama, ini murni proses hukum. Adu argumen soal Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur, yang mengaku tak merasa terjaring OTT. Tirai panggung politik dan hukum pun tersibak lebar.

PIKIRANLOKAL.COM, JAKARTA-Di tengah Rakernas Partai NasDem di Makassar, Bendahara Umum Ahmad Sahroni naik podium, bukan untuk menyampaikan program, melainkan membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, kader partainya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Azis ada di sebelah saya. Kalau dibilang OTT, ini jelas drama,”kata Sahroni tegas, Kamis, 7 Agustus 2025.

Sahroni mempertanyakan informasi yang awalnya disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Menurutnya, membangun narasi penegakan hukum seharusnya tidak memakai panggung sandiwara.

“Kalau yang tidak ada jadi ada, itu sudah bukan praduga tak bersalah, tapi praduga berdrama,” katanya menyentil.

KPK pun tak tinggal diam. Ketua KPK Setyo Budiyanto merespons cepat. Ia menegaskan tak ada drama dalam kerja-kerja lembaga antirasuah.

“Penjelasan dari KPK membenarkan bahwa OTT memang ada dan sedang berproses. Bupati memang sedang tidak di tempat,” kata Setyo.

Pernyataan itu membuka celah, siapa yang diamankan dalam OTT jika bukan sang bupati? KPK belum mau menjelaskan. “Masih dalam tahap pemeriksaan,” ujar Setyo singkat.

Meski demikian, kejanggalan mulai menyeruak. Sahroni menyayangkan KPK yang justru tampak membuka kasus ke publik sebelum semuanya terang-benderang. Ia juga mengingatkan bahwa OTT bukan satu-satunya jalan penegakan hukum.

“Jangan semua ditarik ke OTT. Kejaksaan dan kepolisian juga bisa bekerja,” katanya.

Pernyataan Sahroni sekaligus menggarisbawahi sindiran sebelumnya terhadap KPK yang baru dua kali melakukan OTT sepanjang 2025. Kala itu, KPK menyebut pelaku korupsi semakin lihai. Kini, ketika KPK mulai bergerak, giliran langkahnya disebut penuh lakon.

Di tengah saling silang pendapat, publik kembali disuguhkan panggung tarik-menarik antara institusi penegak hukum dan elite politik. Yang jadi pertanyaan, benarkah ada OTT, atau hanya suara gaduh dari panggung yang belum selesai disusun?(ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
930 x 180 AD PLACEMENT
error: Content is protected !!