5 Peti Mati untuk Koperasi: “The Military Way” Prabowo Gagal Total

Oleh: Dr. Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.A.P*

PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI-Novia Ramadhani Sihotang, 25 tahun. Berangkat dari Padang Sidempuan pada 13 Juni 2025 membawa koper dan mimpi membangun desanya lewat Koperasi Desa Merah Putih. Ia pulang tanggal 23 Juni 2025. Bukan dengan SK, tapi dengan kain kafan. Ia dimakamkan 24 Juni di TPU Simarsaya kampung halamannya.

Novia mati saat digembleng Latsarmil di bawah komando TNI AU. Ia bukan sendiri. 5 nyawa melayang di barak yang sama, barak militer: Yonanda, Anissa, Rifki, Nola. Lima anak bangsa gugur bukan di medan perang, tapi di medan “pelatihan koperasi”.

Kematian mereka membuat akal sehat Kita bertanya: Sejak kapan mengurus koperasi harus mati konyol karena dehidrasi?

Doktrin yang Salah Kaprah

35.476 orang SPPI diwajibkan ikut Latsarmil selama 30 hari. Biaya: Rp45 juta per kepala. Totalnya Rp1,6 triliun uang rakyat yang digunakan. Untuk apa? Baris-berbaris, push up, latihan mengokang dan memanggul senjata di terik matahari.

Kemhan bilang pelatihan ini “untuk disiplin dan jiwa korsa”. Itu Omong kosong. Disiplin koperasi lahir dari pembukuan yang jujur, bukan dari teriakan sersan pelatih. Jiwa korsa koperasi tumbuh dari gotong royong ekonomi, bukan dari Pasukan Baris Berbaris selama 8 jam.

Dunia tidak pernah melakukan ini. Sebagai contoh Singapura punya NS untuk perang. Korsel punya wamil untuk pertahanan. AS punya ROTC untuk mencetak perwira. Tidak ada satu pun negara yang mengirim petani, ibu-ibu PKK, dan anak muda 25 tahun untuk latihan tempur demi koperasi.

Ini jelas bukan pelatihan untuk koperasi. Ini pemindahan gaya militer mentah-mentah ke ranah sipil. Dan rakyat yang jadi kelinci percobaan.

“The Military Way”: Racun dalam Pembangunan

Ini bukan insiden. Ini pola. Sejak awal kekuasaan Prabowo-Gibran, kita disuguhi “The Military Way” di semua lini:

Pertama Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Para Menteri disuruh baris berbaris dengan seragam militer, bukan rapat atau orientasi kerja.

Kemudian para Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 wajib retreat ala militer. Mereka juga dididik baris berbaris dalam seragam militer bertempay di Akmil Magelang juga padahal Bupati nantinya disuruh urus sawah, tapi dididik ala taruna.

Untuk urusan Haji tahun 2026 mayoritas pendampingnya  anggota TNI-Polri aktif. Dan nanti juga yang jadi guru sekolah rakyat dari taruna Akmil Magelang.

Dan yang paling fenomenal 750 Batalion baru dibentuk, disebut Batalion Teritorial Pembangunan (BTP). Kompinya bukan kompi tempur, tapi Kompi Pertanian, Peternakan, Perikanan.

Dimasa Prabowo-Gibran ini Militer ditarik dari barak, dikerahkan ke sawah, ke koperasi, ke sekolah rakyat. Inilah dwi fungsi gaya baru.

Dan biayanya mahal, hasilnya nihil. Latsarmil Rp1,6 triliun itu kalau dipakai untuk pendampingan akuntansi, inkubasi UMKM, dan audit koperasi, 80 ribu KDMP bisa jalan hari ini. Bukan dapat 5 peti mati.

Empat Racun “The Military Way”

Dimanapun dalam penerapannya The Military Way akan melahirkan sekurang-kurangnya empat racun

Pertama; Nir Kompetensi: Kuat fisik, kosong kepala. Contoh pada Latsarmil KDMP dan KNMP ini, tidak bisa bikin neraca, tapi jago hormat.

Kedua: Bunuh Inovasi: Otak sipil disuruh patuh ala militer. Padahal koperasi butuh akal, bukan otot.

Ketiga; Performative Governance: Pemerintah lebih suka konten baris-berbaris yang viral, daripada laporan keuangan yang membosankan tapi menyelamatkan.

Keempat; ini yang paling fatal. Jalan Menuju Otoriter: Saat sipil digiring dengan komando, demokrasi mati pelan-pelan. Kritik dibungkam yang ada hanya loyalitas buta.

Cukup!

Militer tempatnya menjaga kedaulatan, bukan mengurus neraca koperasi.

5 peti mati ini adalah vonis paling telanjang bagi kegagalan “The Military Way”. Bukti lain Food Estate gagal. MBG amburadul. Sekarang giliran koperasi makan korban.

Berhenti. Evaluasi. Adili kelalaian. Kembalikan pengelolaan pembangunan ke “tangan sipil”, dengan kompetensi, bukan dengan komando.

Karena jika tidak, “Koperasi Merah Putih” akan dikenang bukan sebagai lumbung ekonomi rakyat, tapi sebagai kuburan massal ambisi.

*Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara