DPRD Muna Barat Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Mahasiswa Soal Proyek Gerai Koperasi

Ketgam: Audiensi antara DPRD Muna Barat dan GMPAK Sultra membahas transparansi proyek pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp1,6 miliar per unit, di ruang rapat DPRD Muna Barat, baru-baru ini.

PIKIRANLOKAL.COM, MUNA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat berjanji menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GMPAK) Sulawesi Tenggara terkait proyek pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih yang bernilai Rp1,6 miliar per unit.

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi resmi yang digelar DPRD Muna Barat bersama GMPAK Sultra. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum transparan, mulai dari tidak adanya papan informasi proyek, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga dasar hukum pelibatan Kodim 1416 Muna dalam program yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat desa tersebut.

Jenderal Lapangan GMPAK Sultra, Ferli Muhamad Nur, menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Ferli dalam audiensi tersebut.

Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Wakil Ketua II DPRD Muna Barat, La Ode Amin, mengakui besarnya anggaran yang digelontorkan dalam proyek tersebut menuntut adanya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pekerjaan, kualitas pembangunan, serta mekanisme pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Muna Barat akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna memberikan penjelasan secara komprehensif. Di antaranya Inspektorat Daerah untuk melakukan audit awal, Dinas Koperasi sebagai instansi teknis, serta Bupati Muna Barat untuk memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, DPRD juga berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi, PT Agrinas di tingkat pusat, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai proyek pembangunan gerai koperasi tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kodim 1416 Muna belum menghadiri forum audiensi maupun memberikan keterangan resmi terkait sorotan mahasiswa mengenai keterlibatan unsur militer dalam proyek tersebut.

Di akhir audiensi, GMPAK Sultra menegaskan akan terus mengawal komitmen DPRD Muna Barat. Mereka bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila dalam batas waktu yang telah disepakati tidak terdapat langkah nyata dari pihak-pihak terkait untuk menjawab berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat.

“Pengawasan ini akan terus kami lakukan sampai ada kejelasan dan tindakan konkret dari seluruh pihak yang bertanggung jawab,” tegas Ferli.(lun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
930 x 180 AD PLACEMENT
error: Content is protected !!