Fraksi PBB Nyalakan Asa Rakyat, dalam Pandangan Umum atas RPJMD Sultra 2025–2029

PIKIRANLOKAL, KENDARI-Di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara yang diselimuti khidmat dan harap, gema suara Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang, Drs. Abdul Halik, mengalun penuh ketegasan dan kepedulian. Hari itu, Selasa, 15 Juli 2025, bukan sekadar pertemuan legislatif bersama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, melainkan sebuah momentum menyuarakan pandangan nurani rakyat atas masa depan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dalam pidato yang dibacakan dengan intonasi merambat ke dinding-dinding rapat, Fraksi Bulan Bintang mengurai sikapnya atas empat poros utama prioritas pembangunan: pendidikan, kesehatan, agromaritim, dan infrastruktur. Empat simpul harapan rakyat Sultra itu digenggam erat oleh fraksi berlambang bulan dan bintang, dan disematkanlah pandangan penuh muatan ideologis dan keadilan sosial.

Pendidikan: Membuka Pintu Masa Depan

Fraksi PBB menyambut baik target peningkatan rata-rata lama sekolah dari 9,74 tahun menjadi 12–13 tahun pada 2030. Sejalan dengan gerakan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda dari Presiden RI. Namun mereka tidak menutup mata, bahwa mimpi ini hanya bisa tumbuh jika pondasi pendidikan dikuatkan.

“Pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi harus menjadi kewajiban, bukan pilihan,” ujar Abdul Halik.

Ia mengingatkan, fasilitas pendidikan harus bebas dari titik buta internet, dan komite sekolah tak lagi menjadi beban bulanan rakyat kecil.

“Setiap pembangunan sekolah adalah tanggung jawab pemerintah, bukan kas orangtua,” tandasnya.

Kesehatan: Tubuh Sehat, Rakyat yang Kuat

Dalam aspek kesehatan, Fraksi Bulan Bintang membidik eliminasi penyakit menular dan peningkatan layanan sebagai prioritas. Namun tak cukup hanya dengan sarana. Sumber daya manusia di dalamnya pun harus dibangun.

“Kami mendesak pemerintah memberikan beasiswa profesi spesialis kepada dokter-dokter muda, dengan kontrak kerja eksklusif di rumah sakit pemerintah,” ujar Abdul Halik,

“Setiap warga harus dijamin BPJS-nya tanpa syarat,” tambahnya.

Agromaritim: Menggarap Tanah, Menuai Martabat

Menyinggung agromaritim, PBB tak sekadar bicara panen, tapi ketahanan yang menyeluruh.

“Lahan tidur harus dibangunkan. Petani diajarkan sistem pengolahan pupuk organik, bukan hanya untuk hasil panen yang berkualitas, tapi demi lingkungan yang lestari,” ucap Halik.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi harga minimum bagi hasil panen pertanian dan perikanan. Agar petani Sultra tidak lagi menjadi korban dari pasar yang kejam. Konsep “Satu Desa Satu Produk Unggulan” pun digulirkan sebagai poros strategis, yang tak hanya menghidupkan ekonomi lokal tapi juga identitas desa.

Infrastruktur: Jalan-jalan Menuju Keadilan

Terakhir, tentang jalan, Fraksi PBB bicara bukan hanya tentang aspal, tetapi tentang hak rakyat atas infrastruktur yang setara.

“Jika kita kekurangan anggaran, ubah status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Biarkan APBN ikut menunaikan janji kemerdekaan bagi desa-desa yang belum tersentuh aspal,” ucap Halik dengan nada yang membelah kesunyian.

Ia pun menegaskan pentingnya penggunaan aspal Buton sebagai bentuk nasionalisme ekonomi dan optimalisasi kekayaan lokal.

“Inilah bukti cinta daerah, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” katanya.

Penutup:

Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang bukan hanya deretan catatan atas dokumen RPJMD. Ia adalah suara hati nurani yang menghendaki pembangunan yang inklusif, manusiawi, dan selaras antara pusat dan daerah.

Dalam ruang paripurna itu, suara PBB menjadi suluh kecil yang menyala dalam wacana pembangunan. Sebuah kompas moral yang mengingatkan, bahwa pembangunan bukan sekadar angka dan grafik, melainkan tentang mengangkat harkat dan martabat rakyat Sulawesi Tenggara.(ali).