Legislator PBB Sultra Ikuti Bimtek Nasional, Fokus Efisiensi Anggaran dan Peningkatan PAD

PIKIRANLOKAL.COM, JAKARTA – Empat anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB. Kegiatan yang diikuti seluruh anggota DPRD PBB se-Indonesia ini berlangsung di Swiss-Belinn Cawang Jakarta, mukai  27 hingga 29 April 2026.

Keempat legislator tersebut masing-masing Abdul Halik selaku Ketua Fraksi PBB DPRD Sultra, Wisra Wastawati sebagai Sekretaris Fraksi, serta dua anggota lainnya, Nurponirah dan Rosni.

Kehadiran mereka dalam forum nasional ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota legislatif, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.

Bimtek yang diinisiasi DPP PBB tersebut mengusung tema “Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Tema ini dinilai strategis di tengah tuntutan optimalisasi fiskal daerah, sekaligus mendorong kemandirian pembiayaan pembangunan di tingkat lokal.

Ketua Fraksi PBB DPRD Sultra, Abdul Halik, menegaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan banyak wawasan baru yang aplikatif dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

“Bimtek ini sangat penting bagi kami sebagai anggota legislatif. Kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengelola anggaran secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Halik.

Ketua Fraksi PBB DPRD Sultra, Abdul Halik

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peran DPRD sangat krusial dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Abdul Halik juga menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ia menyebut, daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, melainkan harus mampu menggali potensi lokal secara maksimal.

“Potensi daerah di Sulawesi Tenggara sangat besar, baik dari sektor pertambangan, pariwisata, maupun sektor lainnya. Tinggal bagaimana kita merumuskan kebijakan yang tepat agar potensi tersebut bisa berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PBB DPRD Sultra, Wisra Wastawati, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.

Menurutnya, hasil dari Bimtek ini tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting. Dengan pemahaman yang kami peroleh dari Bimtek ini, kami berharap dapat memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Wisra.

Sekretaris Fraksi PBB DPRD Sultra, Wisra Wastawati

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

“Peningkatan pendapatan daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat atau merusak lingkungan. Harus ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan,” tegasnya.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh kader dan anggota legislatif PBB dari berbagai daerah di Indonesia. Selain penyampaian materi oleh para narasumber nasional, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, studi kasus, serta pertukaran pengalaman antar peserta.

Melalui kegiatan ini, DPP PBB berharap seluruh kader legislatif mampu meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, keberadaan wakil rakyat dari PBB di berbagai daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aktif Fraksi PBB DPRD Sultra dalam Bimtek ini menjadi salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas kelembagaan, sekaligus menjawab tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin dinamis.(ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
930 x 180 AD PLACEMENT
error: Content is protected !!