KPK Didesak Periksa Kadis Nurjaya, Atas Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Bangko Mubar yang Roboh

PIKIRANLOKAL.COM, KENDARI-Di tengah hiruk-pikuk operasi tangkap tangan, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, 7 Agustus 2025, mata publik Bumi Anoa menatap tajam ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Nurjaya. Dermaga Bangko di Muna Barat belum genap setahun berdiri, tapi sudah ambruk diterjang ombak. Di balik tiang pancang yang patah dan beton yang retak, menguap bau busuk dugaan korupsi. Sorotan publik kini mengarah ke La Ode Muhammad Nurjaya, penanggung jawab proyek miliaran itu. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan kian nyaring terdengar.

Bukan tanpa sebab. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia setorkan ke KPK mencatat total harta nyaris Rp30 miliar, tepatnya Rp29.079.000.000. Angka fantastis untuk pejabat setingkat kepala dinas, yang kini juga tengah jadi sorotan sebagai penanggung jawab proyek Dermaga Bangko di Muna Barat.

Dermaga itu rampung 2024 lalu, tapi pada 27 Juli 2025 ambruk. Belum genap setahun. Hasil penelusuran di lapangan memperlihatkan konstruksi memprihatinkan, tiang penyangga patah seperti lidi, beton retak dengan lapisan cor tipis, dan dermaga yang “goyang” setiap kali kapal bersandar.

“Kalau sesuai spek, mustahil bangunan pesisir ambruk hanya dalam hitungan bulan,” kata seorang nelayan Bangko.

Pengamat hukum Sultra, Munawir, menyebut ini alarm keras bagi penegak hukum. “Uang rakyat miliaran terbuang sia-sia. KPK mumpung ada di Sultra, periksa Nurjaya,” ujar kepada Pikiran Lokal, Sabtu (9/8/2025).

Ia menilai kekayaan Nurjaya sangat tidak wajar untuk jabatannya. “Sumber uangnya patut diusut,” tegas Munawir alumni Fakultas Hukim Alumni Universitas Halu Oleo itu.

Proyek Dermaga Bangko bernilai Rp3,3 miliar, dengan dua pertiga dana sudah cair. Dari uang muka Rp1 miliar lebih dan pembayaran progres 50 persen Rp1 miliar lebih, tersisa Rp1,2 miliar yang belum dibayarkan. Ironisnya, yang roboh justru bangunan yang sudah dibayar miliaran rupiah.

Kejaksaan Negeri Muna kini ikut bergerak. Kepala Seksi Intelijen Hamrullah menyebut pihaknya telah melakukan puldata dan pulbaket di lokasi. Meski Dinas Perumahan mengklaim nilai kerusakan hanya Rp97 juta dan proyek masih dalam masa retensi 5 persen, publik bertanya-tanya, jika kerusakan ringan, mengapa struktur utama runtuh?

Nama CV Mahadewi sebagai kontraktor pelaksana mulai beredar di kalangan aktivis lokal. Dugaan permainan klasik proyek pemerintah menyeruak. Pengerjaan dikebut demi serapan, kualitas material dipangkas, pengawasan longgar. Sisanya, rakyat disuguhi janji perbaikan.(ali).