PDIP Bongkar Potret Kolonialisme Korporasi Tambang di Sultra

PIKIRANLOKAL.COM,KENDARI-Di sebuah kantor bercat merah yang tak jauh dari jantung Kota Kendari, Jumat siang (18/7/2025), udara terasa lebih padat dari biasanya. Bukan akibat debu tambang yang tertiup angin dari Konawe Utara, tetapi karena hadirnya para tokoh sentral Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, yang berkumpul dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) di kantor DPD PDIP Sulawesi Tenggara. Suatu peristiwa politik yang menolak disebut seremoni belaka, melainkan gerakan menyelam ke akar masalah rakyat.

Tak seperti forum elite yang berjarak, Rakorbid ini disulap menjadi ruang aspirasi, tempat keluhan rakyat disusun, menjadi naskah kebijakan. Diskusi interaktif digelar. Dipandu oleh Hj. Trinop Tijasari, SH, seorang moderator yang piawai merajut narasi kerakyatan.

Hadir sebagai narasumber, wajah-wajah perempuan yang tak asing di medan politik: Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani, Tri Rismaharini, dr. Ribka Tjiptaning, dan Dra. Hj. Sri Rahayu. Masing-masing memikul beban isu nasional dari bidang pariwisata, kesehatan, jaminan sosial, hingga penanggulangan bencana.

Namun bukan wajah atau jabatan yang jadi sorotan siang itu, melainkan isi suara mereka.

“Kami tak bisa hanya duduk di kantor. Pesan Ibu Ketua Umum jelas, tertawa dan menangislah bersama rakyat,” ucap Wiryanti Sukamdani.

Ia bicara tentang limbah tambang. Dalam sunyi meracuni air dan tubuh masyarakat. Bukan sekadar gatal atau sakit kulit. Ini soal anak-anak yang otaknya terancam tak berkembang. Di Konawe, Kolaka, Kabaena, air bukan lagi kehidupan, melainkan risiko.

“Limbah masuk ke sumber air. Ini mengerikan,” kata Wiryanti.

Di tengah kelamnya persoalan, ia juga melihat cahaya yang belum digenggam. Potensi wisata Sultra, katanya, bisa menyamai, bahkan melampaui Bali.

“Wakatobi, Buton, Muna, ini berlian yang belum diasah,” ujar Wiryanti.

Ia menyinggung soal PAD Bali, sekitar 60 persen berasal dari pariwisata. Sementara Sultra belum mengelola kekayaannya secara maksimal.

Dalam ruang yang sama, dr. Ribka Tjiptaning bicara lebih getir. Tentang anak-anak Sultra yang tumbuh dalam kelaparan. Tentang stunting dan mie instan, yang menjadi santapan harian karena kemiskinan struktural.

“Kalau tubuh mereka tak tumbuh, otak mereka juga tidak. Perusahaan mengeruk nikel dan emas, rakyat dapat limbah. Ini bukan keadilan, ini kolonialisme baru,” kata Ribka.

Lalu Risma, yang tak pernah kehilangan urgensi dalam tutur katanya, menyoroti infrastruktur yang tak juga merata. Daerah tanpa air bersih. Desa yang selalu kebanjiran. Wilayah yang hidup dalam debu.

“Ini bukan kutukan alam, ini karena kita abai,” ujarnya.

Ketua DPD PDIP Sultra, Lukman Abunawas, mencatat semua itu dengan seksama. Ia tak sekadar menjadi tuan rumah, tapi juga saksi sekaligus penyambung suara atas penderitaan rakyat.

“Temuan ini harus jadi dasar kerja politik. Kalau rakyat masih miskin, itu artinya kita harus hadir secara utuh,” kata Lukman.

Rakorbid ini bukan sekadar agenda internal partai. Ia adalah panggung bagi suara-suara yang selama ini tersembunyi di balik hutan konsesi dan jalan tambang. Panggung bagi ibu-ibu yang air cucian berasnya berwarna hitam. Bagi anak-anak yang giginya rapuh karena gizi yang salah. Dan bagi desa-desa yang tak lagi mengenal malam karena tak punya listrik.

Rakorbid berlangsung khidmat dan dipenuhi diskusi kritis. Agenda berikutnya, kunjungan langsung ke kantong-kantong tambang dan sentra pertanian. Tujuannya, bukan untuk potret dan liputan media, tetapi untuk menyusun laporan yang akan dibawa ke DPR RI dan kementerian terkait.

PDI Perjuangan tak hanya turun tangan. Atau sekadar lobi aspirasi ke pusat. Namun tak kalah lebih penting, melihat lebih dekat dengan hati problematika rakyat.(ali).